| Petitum |
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah perolehan tanah Penggugat dari Turut Tergugat I berdasarkan kuitansi jual beli tertanggal 20 Maret 2000, dengan rangkaian Surat Pernyataan Pelepasan Bukti Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 2 Desember 1996, Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Nomor 593/63/SKHG/KTI/2023 tertanggal 4 September 2023, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 4 September 2023;
- Menyatakan Penggugat, TIOMINTA TAMBUNAN, sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran 100 meter × 100 meter, seluas 10.000 m?2; (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Menyatakan penguasaan, pembangunan, dan penggarapan oleh Para Tergugat tanpa hak di atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I membongkar rumah papan berukuran sekitar 4 meter × 6 meter dan bangunan/pondasi beton sekitar 10 meter × 10 meter yang berada di dalam objek sengketa;
- Menghukum Tergugat II membongkar rumah papan berukuran sekitar 4 meter × 8 meter yang berada di dalam objek sengketa;
- Menghukum Tergugat III membongkar bangunan beton/kos-kosan berukuran sekitar 10 meter × 30 meter yang berada di dalam objek sengketa atas biaya sendiri.
- Menghukum Tergugat IV menghentikan penggarapan kebun dan mengosongkan bagian objek sengketa yang dikuasainya;
- Menghukum Tergugat V membongkar rumah papan berukuran sekitar 4 meter × 10 meter yang berada di dalam objek sengketa atas biaya sendiri;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun di atasnya;
- Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde);
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing;
- Menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hak keperdataan bagi proses pengukuran dan administrasi pertanahan atas objek sengketa oleh Turut Tergugat II, dengan tetap memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). |